Gelar Mukerprov via Online, Ini Arahan Ketua PMI Babel Abdul Fatah

PMIBABEL, PANGKALPINANG – Musyawarah Kerja (Muker) Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2025 ini, terasa berbeda dari Muker tahun-tahun sebelumnya.

Hal itu dikarenakan dikarenakan, Mukerprov yang diikuti jajaran Pengurus PMI Babel dan Kabupaten/Kota se-Babel pada Rabu (19/11/2025) tersebut dilaksanakan secara online atau via zoom meeting.

Muker PMI Babel berlangsung sejak pukul 08.00 hingga 12.00 Wib itu, dibuka dan dipimpin Ketua PMI Babel, Abdul Fatah, didampingi Sekretaris PMI Babel, Arbian Ekaputra, Kabid Organisasi PMI Babel, Syaifuddin beserta jajaran kemarkasan PMI Babel dari Markas PMI Babel di Pangkalpinang.

Ketua PMI Babel, Abdul Fatah dalam arahannya meminta agar setiap giat donor darah PMI Kabupaten/Kota dapat berkerja sama dengan PMI Provinsi Babel. Selanjutnya, menggandengkan giat program cek kesehatan gratis.

Di bidang kebencanaan, Ketua PMI Abdul Fatah, meminta agar PMI Kabupaten/Kota melaksanakan management tanggap darurat untuk para relawan di Babel.

Selain itu, PMI Kabupaten/Kota di Babel juga diminta untuk mengevaluasi dan melaporkan kegiatan yang sudah dan akan dilaksanakan.

Tak kalah penting lagi, Ketua PMI Babel Abdul Fatah mengingatkan kembali kepada jajaran pengurus dan relawan PMI di Kabupaten/Kota se-Babel, jangan pernah merasa lelah dalam memberikan pelayanan kemanusiaan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Usai pengarahan, masing-masing PMI Kabupaten/Kota menyampaikan kegiatan mereka baik yang telah dilaksanakan pada tahun 2024, 2025, dan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026, diantaranya dari PMI Pangkalpinang, PMI Bangka, PMI Bangka Barat, Bangka Tengah, Bangka Selatan, Belitung, dan Belitung Timur.

Dari pantauan media ini, dalam Mukerprov PMI Babel tersebut, ada satu langkah baru yang telah dilakukan oleh PMI Pangkalpinang, yaitu berkenaan dengan pengelolaan keuangan UDD PMI Pangkalpinang.

PMI Pangkalpinang sudah mulai melakukan pembinaan bagaimana pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Mereka sudah mulai menggandeng instansi terkait untuk membimbing, sehingga pengelolaan keuangan PMI betul-betul sesuai dan tidak melanggar aturan. “Kita tidak ingin masalah hukum terjadi di kemudian hari. Jadi, kita harus mulai berbenah diri, terutama dari sisi dana,” kata Wahyono, Sekretaris PMI Pangkalpinang.

Penulis               : Nurul

Fotografer        : Nurul

Editor                 : Ahmad

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *